Kebakaran Hutan - Para aktivis lingkungan di Riau menyayangkan terulang pulang kebakaran lahan dan memunculkan kepungan asap. Para pencinta lingkungan ini mengasumsikan kebakaran lahan sengaja dilaksanakan menjelang Pilpres ini.
"Aroma asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kini ini berbau Pilpres. Ada bagian kesengajaan situasi ini dimainkan untuk barang-barang politik," kata Direktur Scale-Up, DR Rawa El Amady, Selasa (26/2/2019).
Aktivis lingkungan ini menuliskan, bahwa 3 tahun beruntun Riau dapat mencegah kebakaran lahan tidak meluas dan tidak memunculkan asap. Kebakaran sekitar 3 tahun memang tetap ada, melulu saja kondisinya dapat diantisipasi guna dipadamkan bersama.
"Mari anda liat masa lalu. Tahun 2014 ketika Pilpres, distrik Riau sangat parah terjadi kebakaran lahan sampai tahun 2015. Usai keadaan Pilpres, Riau dapat mengatasinya sekitar 3 tahun beruntun dan tersebut luar biasa. Sekarang tahun politik 2019, tiba-tiba kebakaran begitu meluas dan seluruh pihak kalang kabut guna memadamkannya," kata Rawa.
Karena itu, kata Rawa pihaknya mendesak Presiden Jokowi guna segera mengambil tahapan tegas untuk jajaran Polri dan TNI di Riau. Jika situasi kebakaran ini tidak terdapat pencopotan semua pucuk pimpinan TNI/Polri di Riau, maka isu asap bakal terus digoreng demi Pilpres.
"Kebakaran lahan di Riau sekitar ini bagian kesengajaan membuka lahan dengan teknik dibakar. Tapi 3 tahun terakhir dapat diantisipasi, namun menjelang Pilpres tiba-tiba api membara sampai memunculkan asap tebal memblokade sejumlah kabupaten dan kota di Riau," kata Rawa.
Jika Presiden Jokowi tidak memungut tindakan tegas, kata Rawa, maka isu kebakaran lahan dan asap ini menjadi mainan dalam Pilpres yang dirasakan sebuah kegagalan di Riau. Saat ini baru 3 kabupaten yang diblokade asap imbas bekaran lahan yaitu Rohil, Dumai dan Bengkalis.
"Paling parah tersebut Bengkalis. Ini terdapat apa, kok menjelang Pilpres api begitu cepat meluas dan membakar lahan di Riau. Presiden Jokowi mesti tegas dalam urusan ini," kata Rawa.
Ungkapan senada pun disampaikan, Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan. Menurutnya, kebakaran lahan di Riau ketika ini pun berbau wewangian Pilpres. Selain tersebut tidak komitnya semua pihak dalam mengantisipasi kebakaran lahan.
"Sejak mula tahun 2019, BMKG telah ingatkan Riau akan menginjak musim kemarau panjang dan tersebut rawan kebakaran. Tahun-tahun sebelumnya dapat diantisipasi, mengapa menjelang Pilpres ini seluruh kecolongan," kata Riko.
Riko pun menduga, kebakaran lahan yang sekarang menimbulkan asap, tidak terlepas dari hal di tahun politik. Di samping itu, sekitar ini penegakan hukum soal kebakaran lahan tidak jarang kali tidak pernah tuntas di Polda Riau.
"Kita semenjak tahun 2013 sudah mengadukan sejumlah perusahaan menghanguskan lahan. Tahun 2016, 2017 sampai 2018, pun sudah ada mengadukan perusahaan yang lahannya terbakar. Tapi semua tersebut mentah di Polda Riau," kata Riko.
Sepanjang penegakan hukum lingkungan tidak pernah ditanggapi serius oleh Polda Riau, kata Riko, maka kebakaran lahan bakal terus terjadi. Kondisi di Kabupaten Bengkalis yang ketika ini sangat parah, juga diperkirakan ada lahan perusahaan yang terbakar.
"Tapi Polda Riau kini ini lemah. Sebaiknya Presiden Jokowi segera menepati janjinya wilayah mana terjadi kebakaran lahan dan dominan pada kabut asap mesti ditanggalkan Kapoldanya, Komandan Koremnya hingga ke Polres dan Kodim," tegas Riko.
